{"id":16166,"date":"2025-09-23T05:37:36","date_gmt":"2025-09-23T05:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/dinsos.tarakankota.go.id\/?p=16166"},"modified":"2025-09-23T05:37:36","modified_gmt":"2025-09-23T05:37:36","slug":"rakornas-posyandu-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dinsos.tarakankota.go.id\/index.php\/2025\/09\/23\/rakornas-posyandu-2025\/","title":{"rendered":"Rakornas Posyandu 2025"},"content":{"rendered":"\n

Tarakan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P Didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Agustina, S.K.M, Mendampingi Ketua TP PKK Kota Tarakan, Sitti Rujiah, S.Keb., Bdn, Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pos Pelayanan Terpadu (Rakornas Posyandu) 2025, Pada Senin (22\/09\/2025) Di Grand Mercure Ancol, Jakarta.<\/p>\n\n\n\n

Rakornas Posyandu 2025 Dengan Tema “Penguatan Transformasi Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Untuk <\/a>Kesejahteraan Masyarakat”, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Penasihat Tim Pembina Posyandu Pusat.<\/p>\n\n\n\n

Mendagri menekankan bahwa Posyandu kini memiliki peran strategis sebagai subyek pembangunan desa sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Fokus utama Rakornas Posyandu 2025 adalah implementasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni (1). Pendidikan : PAUD, Literasi Masyarakat dan Perpustakaan Desa; (2). Kesehatan : Layanan Promotif-Preventif Untuk Ibu Hamil, Balita, Remaja, hingga Lansia; (3). Pekerjaan Umum : Edukasi Air Bersih, Sanitasi dan Infrastruktur Desa; (4). Perumahan Rakyat : Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni, serta Pemanfaatan Pekarangan; (5). Trantibumlinmas : Kesiapsiagaan Bencana dan Ketertiban Masyarakat; (6). Sosial : Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial, hingga Bantuan Sosial.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian, menekankan pentingnya sinergi antara TP Posyandu Daerah dan Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perkim, PUPR, hingga Satpol PP. Ia juga menegaskan bahwa ke depan, Kader Posyandu akan lebih profesional tanpa harus merangkap sebagai Kader PKK.<\/p>\n\n\n\n

“Pemerintah mendorong agar program Posyandu terintegrasi ke dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD. Dengan 221.428 Posyandu dan lebih dari 1,4 juta Kader di seluruh Indonesia, sinergi Pusat-Daerah diyakini dapat mempercepat program prioritas Presiden,” katanya.<\/p>\n\n\n\n