Tarakan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain, S.E., M.A.P menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Di Daerah Secara Virtual Tahun 2023 yang diikuti oleh Kepala Daerah Se-Indonesia dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kenawai Kantor Wali Kota Tarakan, Selasa (24/01/2023). Turut hadir mengikuti Rapat Koordinasi adalah Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto, S.H., M.H.P, Forkopimda, Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Kota Tarakan terkait.
Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., P.hd via konferensi video dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta. Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah konkret pengendalian Inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam Rakor tersebut, masih sama dengan Rakor yang telah di laksanakan sebelum-sebelumnya yaitu pemaparan kondisi inflasi nasional dan inflasi di daerah, serta langkah strategis yang akan ditempuh dalam pengendalian inflasi.
Dalam rapat, Mendagri mengkaji ulang inflasi yang terjadi di Indonesia Tahun 2022 dan menyampaikan potensi inflasi pada Tahun 2023, sehingga dia mengajak seluruh Kepala Daerah agar segera melakukan pemantauan harga barang dan jasa secara periodik. Melalui pemantauan harga barang dan jasa yang dilakukan secara periodik ini merupakan langkah baik dalam mengendalikan tingkat inflasi secara cepat dari waktu ke waktu. Lebih lanjut Mendagri mengingatkan, bahwa masalah stabilitas harga bahan pangan, barang jasa dan kenaikan harga menjadi konsern yang utama, terutama masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh Kepala Daerah untuk mendukung dan konsisten mengendalikan harga barang dan jasa yang kita sebut dengan indikator inflasi.
![](http://tarakankota.go.id/dinsos/wp-content/uploads/2023/01/inflasi2-2-1024x683.jpg)
![](http://tarakankota.go.id/dinsos/wp-content/uploads/2023/01/inflasi3-1.jpg)
Mendagri juga menyampaikan, sedikitnya ada enam upaya konkret Pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi daerah. Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Selanjutnya gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari ABPD.
Adapun tingkat inflasi secara nasional tercatat relatif terkendali yaitu diangka 5,51%, dimana angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Namun angka tersebut berada di papan tengah, masih ada negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara kita. Untuk itu Mendagri meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk tidak cepat berpuas diri dan tidak bosan-bosan menjaga dan memantau perkembangan tingkat inflasi yang merupakan masalah global. Mendagri juga berharap agar daerah segera menekan angka inflasi, sehingga bisa turun di bawah angka nasional. Target nasional 3 persen di tahun ini. Pemerintah Daerah harus bekerja lebih keras lagi dan sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.
ASNBerAKHLAK #banggamelayanibangsa #TarakanSmartCity
Sumber : HumasTrk-Dinsos PM (KD-Danyon UK)